Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi, Kabupaten Grobogan mengeluhkan audit investigasi dugaan beberapa kasus korupsi di Grobogan yang sudah lama tapi belum selesai. Padahal hasil audit investigasi ini sangat diperlukan untuk menindaklanjuti perkara korupsi hingga tuntas.”Kami meyayangkan hasil audit BPKP yang tidak rampungrampung. Padahal kami sudah ajukan sejak Maret 2009 lalu,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hendrizal Husin MH kepada Metro Realita, Rabu (25/11).Beberapa kasus dimaksud, lanjut Kajari, adalah dugaan korupsi penggunaan bahan kimia di PDAM Purwodadi, biaya perawatan mobil dinas (mobnas)
DPRD Grobogan, proyek Jalan Gajahmada paket I dan II, serta proyek Jalan Gubug-Jeketro.Pihaknya tidak tahu apa alasannya hingga audit BPKP sampai akhir tahun tidak kunjung kelar. Terakhir, Kejaksaan kembali mengajukan audit BPKP soal proyek Jalan Gajahmada dan Gubug-Jeketro versi hasil penelitian tim Teknik UGM.”Sebelum BPKP, kami pernah mengajukan ke BPK. Tapi ditolak lantas dilanjutkan ke BPKP di Semarang,” ujar jaksa dari Padang ini.Andai hasil audit dari BPKP cepat jadi, ia yakin dugaan perkara korupsi di Grobogan cepat dituntaskan untuk dikirim ke pengadilan. Dibenarkan, jika pada 2009 ini yang baru diajukan ke pengadilan adalah dugaan korupsi pembangunan gedung BPRBKK Purwodadi.”Tapi kasus ini pengajuan auditnya ke BPKP pada 2008. Jadi lebih awal selesainya.Kami ingin sebenarnya semua cepat rampung,” katanya.Ia juga membantah keterlambatan penanganan perkara korupsi di Grobogan ada pada instansinya. Namun, karena dukungan hasil audit BPKP yang terlambat hingga menghambat segalanya.Kajari mempertanyakan penanganan kasus perawatan mobil dinas 2006, 2007, 2008 senilai Rp 1 miliar yang terkendala belum adanya audit BPKP. Ia heran, untuk kasus yang tak memerlukan audit ahli ternyata prosesnya lama seperti kasus proyek jalan.”Idealnya prosesnya lebih cepat. Tapi ternyata sejak Maret sampai sekarang belum apaapa,” kata Hendrizal.(Gus Murgan)
